Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Pemda Harus Pastikan Kelayakan Raskin

Kompas.com - 01/06/2015, 02:46 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kelayakan beras untuk warga miskin (raskin) sebelum didistribusi.

"Tim koordinasi raskin kan ada di tiap kabupaten/kota. Mereka ini harus memastikan raskin di wilayahnya aman sebelum sampai di titik penerima," kata Khofifah di Semarang, Minggu (31/5/2015).

Hal tersebut diungkapkan Khofifah usai inspeksi mendadak stok beras raskin di Gudang Randugarut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional I Semarang.

Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial memang selaku kuasa pengguna anggaran. Namun, pengadaan raskin merupakan ranah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai pendistribusian.

Meski begitu, menurut dia, Bulog hanya berwenang pada pendistribusian dari gudang, baik tingkat divisi regional (divre) maupun sub divre, sampai ke titik distribusi di tingkat kabupaten/kota.

"Sebelum diantarkan dari titik terdistribusi ke titik pembagian, tim koordinasi raskin harus memastikan. Misalnya, ini beras (raskin, red.) untuk wilayah saya, pastikan kelayakannya," kata Khofifah.

Proses distribusi sampai ke titik pembagian, kata dia, merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota yang harus bertanggung jawab untuk memastikan kelayakannya sebelum sampai ke rumah tangga sasaran.

Mensos mengakui pernah suatu kali menemukan raskin di gudang Bulog yang tidak layak konsumsi, seperti berkutu, bulirnya pecah terlalu banyak, dan memiliki kandungan kerikil cukup banyak.

"Pada posisi itu, kami komunikasikan ke Direktur Utama Perum Bulog. Bulog minta kalau ada raskin tidak layak konsumsi tolong dikembalikan ke gudang dan akan memusnahkannya," ucapnya.

Persoalannya, kata dia, apabila raskin yang tidak layak konsumsi itu ternyata sudah sampai ke tangan rumah tangga sasaran, mereka akan kesulitan untuk mengembalikan ke Bulog.

"Meski Bulog siap menggantikan (beras tidak layak konsumsi), mereka (rumah tangga sasaran) kan sulit mengembalikan ke gudang karena rentang kendali yang jauh," ujarnya.

Oleh karena itu, Khofifah mengimbau tim koordinasi raskin tiap kabupaten/kota untuk mengecek ke gudang Bulog di wilayah masing-masing, sekaligus memastikan raskin yang akan dibagi layak konsumsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com