Fadli Zon: Komando Pemberantasan Korupsi Harusnya di Bawah Presiden

"Bagusnya, komando pemberantasan korupsi diubah, langsung di bawah presiden. Jadi terpimpin secara sentralistik, berani enggak?" ujar Fadli saat acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015) pagi.

Perubahaan tersebut, lanjut anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra ini, sekaligus cara untuk memperkuat sistem presidensial.

Fadli mengemukakan, pendapatnya tersebut didasarkan kepada karakter birokrasi di Indonesia. Menurut dia, jika pucuk pimpinan birokrasi saja bersih dari korupsi dan berkomitmen demi memberantas korupsi, maka jajaran di bawahnya pun turut mengikutinya.

Namun, Fadli menolak pernyataannya itu sebagai bentuk kepercayaan kepada presiden Joko Widodo yang bersih dari korupsi serta berkomitmen untuk memberantas korupsi. "Hehehe...kita tidak bicara orangnya dulu ya. Yang penting komando itu ada di bawah presiden saja dulu," ujar Fadli.

"Jangan sampai seperti mau milih menteri dulu. Presiden kirim nama ke KPK, lalu KPK menstabilo merah, tadinya ketua KPK bilang akan diumumkan ke publik, tapi sampai saat ini tidak juga diumumkan. Ini aneh sekali ya, semangatnya benar, tapi caranya salah," lanjut dia.