Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Perintahkan Polda hingga Polres Prioritaskan Perkara Korupsi

Kompas.com - 30/05/2015, 07:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso memerintahkan jajarannya di tingkat Kepolisian Daerah hingga Kepolisian Resor untuk memprioritaskan penanganan perkara korupsi.

"Penegakan hukum di bidang korupsi itu telah menjadi kebutuhan. Jadi kita serius," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jumat (29/5/2015) kemarin.

Pria yang akrab disapa Buwas ini mengakui bahwa selama ini kepolisian ragu menangani perkara korupsi. Keraguan itu, menurut Buwas, lantaran keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Polri kadang menganggap perkara-perkara korupsi bukan kewenangannya. Padahal, Buwas mewanti-wanti bahwa pemberantasan korupsi merupakan tindak pidana yang seharusnya ditangani kepolisian.

Buwas pun ingin supaya Polri di seluruh Indonesia memprioritaskan perkara korupsi. "Saya mau gugah kembali jajaran saya untuk melakukan apa yang jadi tanggung jawabnya, termasuk soal korupsi. Polri se-Indonesia harus bergerak karena itu terjadi di seluruh Indonesia juga," ujar Buwas.

Bersih-bersih internal

Mantan Kepala Polda Gorontalo sadar bahwa 'bersih-bersih' di luar tanpa 'bersih-bersih' di dalam tidaklah fair. Buwas menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus tertib dan bersih terlebih dahulu sebelum melakukan tugas-tugasnya.

"Bagaimana bisa kita membersihkan orang lain ya tapi dari kitanya enggak bersih," ujar Buwas.

Buwas mencontohkan perkara yang dilakukan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri AKBP PN yang diduga menerima uang kotor dari bandar narkoba. Ia menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan internal atas PN telah dilakukan.

Buwas berencana mengajukan permohonan kepada pimpinan Polri untuk mempercepat sidang kode etik PN terlebih dahulu. Buwas ingin yang bersangkutan keluar dari kesatuan kepolisian terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti di pidana umum.

"Supaya mempermudah penyidikan pidana di Bareskrim. Perkara dia ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Saya pastikan jalan," ujar Buwas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com