Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2015, 22:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu Agung Laksono sepakat melakukan islah terbatas dengan kubu Aburizal Bakrie untuk sama-sama mengikutsertakan Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah serentak. Kedua kubu pun akan segera melakukan pertemuan untuk menandatangani kesepakatan bersama pada pekan ini.

"Penandatanganan bersama dilakukan di Kantor DPP Golkar pada Rabu atau Kamis ini. Kita targetkan pekan ini sudah selesai semuanya," ujar Agung seusai bertemu Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), Senin (25/5/2015) malam.

Dalam pertemuan di rumah dinas JK itu, Agung ditemani sejumlah elite Munas Ancol, seperti Yorrys Raweyai, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam. Sebelum penandatanganan ini, lanjut Agung, masing-masing kubu akan membentuk tim yang terdiri tiga orang. JK yang selama ini aktif menjadi mediator kedua kubu juga akan hadir sebagai saksi penandatanganan.

"Penandatanganan formal ini harus diperlukan sebagai awal kesepakatan," ujar Agung.

Meski begitu, Agung menegaskan, penandatanganan islah ini hanya dalam rangka Golkar menghadapi pilkada. Tidak akan dibentuk satu kepengurusan yang baru. "Proses hukum juga akan tetap berjalan," ucap dia. (Baca: Agung Laksono Terima Tawaran Islah Terbatas dari Aburizal Bakrie)

Soal kepengurusan mana yang nantinya didaftarkan di pilkada pada 26-28 Juli mendatang, Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Hal yang terpenting, kata dia, saat ini kedua kubu segera bekerja sama untuk melakukan penjaringan ke daerah-daerah.

Kendati demikian, Agung tetap meyakini pihaknya-lah yang akan diakui KPU karena telah diakui oleh Mahkamah Partai dan SK Menkumham. "Nanti kan ditentukan KPU berdasarkan UU Pilkada dan UU Parpol. Itu jelas diatur dasarnya SK Menkumham," ujarnya. (Baca: Kubu Agung dan Aburizal Akan Bentuk Tim Bersama untuk Pilkada)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com