Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2015, 20:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, menyayangkan pernyataan Faisal Basri yang menuding mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi ambruknya industri bauksit nasional belakangan ini. Terlebih lagi, hal tersebut dikait-kaitkan dengan majunya mantan Ketua Umum PAN itu pada Pilpres 2014.

"Akademisi yang jujur dan mumpuni akan sangat berhati-hati membangun hubungan kausalitas antara fakta-fakta, tidak sembarangan mengaitkan. Kalau mahasiswa bimbingan saya membuat hubungan kausalitas seperti cara Bang Faisal, pasti tidak akan saya luluskan," kata Drajad melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2015).

Tim sukses Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 ini menjelaskan, pelarangan ekspor hasil tambang mentah, termasuk bauksit, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Setiap perusahaan tambang harus membangun smelter dan mengolah bahan mentahnya sendiri sebelum diekspor.

"Ini wajib berlaku mulai 12 Januari 2014. Jadi, tuduhan Faisal Basri bahwa timing-nya dikaitkan pilpres itu salah besar. Timing-nya adalah sesuai perintah UU. Titik," ujar Drajad.

Sejak saat RUU Minerba disusun, lanjut Drajad, memang DPR mendapat banyak tekanan dari pihak asing dan antek-anteknya. Mereka tidak menginginkan Indonesia membangun smelter dan mengelola bahan mentahnya sendiri.

"Kekayaan alam Indonesia ingin dikuras mentah-mentah biar mereka yang menikmati nilai tambah besar-besaran dari pengolahan. Teknologi dan industri Indonesia tidak usah berkembang. Insinyur-insinyur Indonesia tidak usah menjadi jago pengolahan. Biar mereka saja. Di mata mereka, Indonesia cukup jadi kuli keduk saja," ujar mantan Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR pada periode 2004-2009 ini.

Tekanan ini, kata dia, makin keras ketika kebijakan hilirisasi itu dijalankan, termasuk ancaman akan dibawa ke World Trade Organization. Untungnya, amanat undang-undang tetap bisa dijalankan hingga saat ini.

"Saya berharap pemerintahan Jokowi-JK konsisten menjalankan perintah UU tersebut dan tidak tunduk pada tekanan-tekanan asing dan antek-anteknya," ujar Drajad yang dikenal sebagai loyalis Hatta ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com