Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Gandeng PPATK Telusuri Jejak Rekam Calon

Kompas.com - 25/05/2015, 20:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penelusuran jejak rekam menjadi faktor penting yang akan dilakukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel pun berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga lainnya.

"Jadi kita tentu menginginkan calon pimpinan KPK yang berintegritas, kredibel, punya rekam jejak yang baik. Untuk itu, kami akan melibatkan beberapa pihak untuk melakukan tracking, dan bisa jadi salah satunya, dan saya rasa salah satunya adalah PPATK," ujar Betty di Istana Merdeka, Senin (25/5/2015).

Selain PPATK, juga akan ada lembaga lain yang akan dilibatkan. Namun, Betty belum mau menyebutkannya karena Pansel masih akan terlebih dulu melakukan rapat internal. Rapat akan dilakukan pada hari ini dan dilanjutkan esok hari. Masyarakat pun akan dillibatkan untuk menjaring informasi seputar jejak rekam. Betty menjelaskan, Pansel KPK akan menerima pula beragam masukan dari komisioner KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

"Jadi dari berbagai pihak untuk memberikan masukan, sehingga kita memiliki pemahaman yang komprehensif," ucap dia.

Pansel akan memilih calon pimpinan untuk mengisi empat kursi pimpinan KPK yang akan berakhir masa jabatannya. Berdasarkan undang-undang, Pansel harus mengajukan dua kali dari kebutuhan posisi kosong yang ada sehingga akan ada delapan calon yang diajukan pansel ke Dewan Perwakilan Rakyat. Satu posisi kosong lagi akan diikuti dua calon pimpinan KPK yang sudah dipilih dalam periode pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Robby Arya Brata dan Busyro Muqoddas.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan mereka tak akan lagi mengulang proses seleksi terhadap Robby mau pun Busyro. Sehingga Pansel hanya mencari kandidat untuk mengisi sisa empat kursi kosong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com