Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung: Islah Golkar Akan Istimewa Jika Aburizal Mundur sebagai Ketum

Kompas.com - 24/05/2015, 13:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua versi kepemimpinan Agung Laksono, Victor Abraham Abaidata, mengatakan, jalan islah akan istimewa apabila Aburizal Bakrie bersedia mundur dari kursi Ketua Umum Golkar.

"Islah bukan gagasan baru. Namun akan menjadi istimewa jika Pak ARB bersedia mundur dari jabatan ketua umum meski hanya sementara," kata Victor melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (24/5/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Victor menanggapi wacana islah antara Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal yang tengah diupayakan oleh kader senior Golkar sekaligus Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Victor mengatakan, dalam proses islah itu mekanisme penjaringan dan kriteria calon kepala daerah untuk kepentingan pilkada serentak dapat dikerjakan oleh tim bersama. (baca: Ical-Agung Sepakat Golkar Daftar Pilkada, soal Ketum Belakangan)

Namun, pemberian rekomendasi dan surat dukungan kepada calon kepala daerah untuk diserahkan ke KPU, hal itu dilakukan oleh kepengurusan Golkar yang tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan memiliki SK Menkumham yang masih berlaku sesuai dengan amanat undang-undang.

Menurut dia, islah bisa tetap berjalan seiring proses hukum yang bergulir. Tindakan konkret untuk Golkar ikut pilkada mutlak dan bersifat segera. Hal itu agar pengurus, kader dan simpatisan Golkar di daerah serta para kandidat tidak terus dibuat bingung dengan situasi konflik. (baca: Ical: Golkar Harus Islah Sementara demi Pilkada)

"Jangan sampai energi kekuatan Karya Kekaryaan, Karya Siaga Gatra Praja, terkuras habis sebelum masuk arena. Ibarat main bola, tenaga sudah lebih dulu habis sebelum pertandingan (pilkada)," ujar Victor.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa islah bukanlah hal baru dalam konflik Golkar. Sebelumnya, sudah dibentuk juru runding, tetapi tidak ada kata sepakat hingga akhirnya Aburizal memutuskan menempuh jalur hukum.

Dari hasil proses hukum itu kemudian, Mahkamah Partai Golkar bersidang dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan. (baca: Meski Tawarkan Islah, Aburizal Tetap Diajukan sebagai Ketua Umum Golkar)

"Harusnya ketika Menkumham mengesahkan dan mencatatkan kepengurusan hasil Munas Ancol dibawah kepemimpinan Bung Agung Laksono, Pak ARB mengakui dan menghormati karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai Golkar," kata dia.

Victor memandang, meskipun islah Golkar kali ini terasa setengah hati, tetapi kader Golkar Indonesia Timur berharap Golkar bisa segera keluar dari konflik internal dan kembali berjaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com