Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Dahlan Tak Pernah Usul Bubarkan Petral, hanya Berwacana

Kompas.com - 23/05/2015, 19:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, SBY telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Dahlan Iskan, untuk membenah Pertamina. "Dahlan mendapat perintah dari SBY untuk melakukan pembenahan Pertamina, juga memintanya melihat kemungkinan agar Pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara," kata Rachland di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Menurut Rachland, wacana pembubaran Petral dimunculkan Dahlan ketika menjalankan perintah SBY tersebut. Namun, Dahlan tak kunjung merealisasikannya hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan, kata Rachland, Dahlan tidak melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu.

"Dalam rangka pembentukan kebijakan, ia (Dahlan) juga tidak pernah menyampaikan proposal resmi kepada Presiden untuk membubarkan Petral," kata Rachland.

Karena itu, kata Rachlan, SBY dalam klarifikasinya di media sosial mengaku tidak tahu adanya usulan pembubaran Petral dari Dahlan. Bahkan, Dahlan saat itu justru mendukung langkah Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang memilih membenahi Petral daripada membubarkannya. "Mereka menyampaikan argumen yang sama, yakni Petral kini seratus persen dimiliki Pertamina dan langkah yang lebih mendesak adalah mereformasi Pertamina daripada membubarkan Petral," kata dia.

Menurut Rachland, Sudirman pernah menyatakan bahwa Petral merupakan suatu industri strategis bagi Indonesia. Namun, sikap Sudirman berubah setelah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi melawan pernyataan tersebut. Rachlan menuding Sudirman melakukan cuci tangan atas Petral yang juga tak dibubarkan pada era presiden sebelumnya.

"Bila Sudirman bermaksud cuci tangan dan melemparkan kesalahan, ia harus bukan hanya menuding SBY. Namun sekurang-kurangnya juga menyalahkan Megawati," kata dia.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor Presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com