Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kalau SBY Mau, Sudirman Said Bisa Dituntut Pencemaran Nama Baik

Kompas.com - 23/05/2015, 18:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan juru bicara Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait mafia migas dan Petral merupakan fitnah kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, bisa saja SBY menuntut Sudirman dengan dugaan pencemaran nama baik.

"Kalau Pak SBY mau, Menteri Said bisa dituntut dijerat pencemaran nama baik. Tetapi belum diambil langkah itu," ujar Rachland di Jakarta, Sabtu (22/5/2015).

Menurut Rachland, Said dapat dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penistaan dan fitnah. Oleh karena itu, Sudirman diminta segera meminta maaf kepada SBY atas ucapannya tersebut.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga diminta turun tangan untuk mendisiplinkan Sudirman. Rachland mengatakan, Jokowi juga harus terbuka apakah pernyataan Sudirman diamini oleh dia atau tidak.

"Penting bagi Presiden Joko Widodo secara terbuka menjelaskan sikapnya, apakah ia merestui atau mengecam kejahatan yang dilakukan pembantunya itu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Dia mengatakan, langkah ini perlu dilakukan agar Jokowi terlepas dari anggapan bahwa konflik tersebut sengaja diciptakan sebagai pengalihan isu.

Menurut dia, saat ini perhatian publik yang semula menyorot kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, kini beralih kepada wacana yang dihembuskan Sudirman.

"Bagaimana pun juga, seorang pemimpin harus mengambil tanggungjawan atas kesalahan anak buahnya," kata Rachland.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden.

"Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan.

"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dia serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com