Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pengungsi Rohingya Ditempatkan di Pulau Jika Banyak

Kompas.com - 22/05/2015, 20:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Pemerintah akan mempertimbangkan untuk menempatkan pengungsi Rohingya dalam satu pulau jika mereka datang dalam jumlah besar. Jika tidak, Kalla menilai belum perlu ditempatkan di pulau khusus.

"Kalau jumlahnya besar, iya. Kalau kecil, seribu, enggak perlu," kata Kalla di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (23/5/2015).

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini Pemerintah RI sanggup untuk membiayai para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Kalla telah memerintahkan Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, dan kepala daerah untuk ikut mengurus pengungsi Rohingya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintah belum berencana menempatkan pengungsi Rohingya dalam suatu pulau, seperti di Pulau Galang, Desa Sijantung, Kepulauan Riau. Pulau ini pernah menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 1980-an.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir, Pulau Galang merupakan pulau yang ditujukan untuk pariwisata, bukan lagi untuk penampungan. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Malaysia untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya.

Kedua negara sepakat untuk menampung para pengungsi asalkan proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan bersama komunitas internasional dalam waktu satu tahun. Untuk jangka pendek, baik Indonesia mau pun Malaysia mengutamakan untuk menarik para pengungsi yang masih berada di laut agar segera sampai di daratan.

Diperkirakan ada 7.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di lautan hingga saat ini. Selanjutnya, pemerintah setempat akan memberikan bantuan kepada para pengungsi itu, termasuk pemberian makanan.

Kendati demikian, Armanatha menyampaikan bahwa Pemerintah akan mendata kembali para pengungsi. Dari ribuan pengungsi yang masuk, sebagian diperkirakan berasal dari Banglades yang pergi dari negaranya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Para pengungsi dengan motif ekonomi ini tidak akan diperlakukan seperti para pencari suaka yang terdesak ke luar dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Indonesia juga berharap adanya bantuan dari dunia internasional, misalnya dalam bentuk pendanaan untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com