Pejabat Keuangan SKK Migas dan PT TPPI Diperiksa, Ini yang Disasar Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa tiga pejabat PT TPPI dan dua pejabat SKK Migas, Jumat (22/5/2015). Kelimanya diperiksa sebagai saksi perkara korupsi penjualan kondensat bagian negara.

"Lima-limanya itu pejabat keuangan masing-masing. Ada yang dari TPPI, ada yang dari SKK Migas," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak kepada Kompas.com, Jumat sore.

Pemeriksaan terhadap kelimanya dilakukan sejak Jumat pukul 10.00 WIB. Penyidik, lanjut Victor, ingin mensasar sejumlah kejanggalan di dalam lifting kondensat sepanjang tahun 2009 hingga 2011. Berdasarkan dokumen yang didapatkan, ada kejanggalam dalam lifting itu.

"Menurut data penyidik, ada 149 kali lifting di tahun 2009 sampai 2011 oleh PT TPPI dari SKK Migas. Sementara, SOP-nya itu, pembayaran harus dilakukan maksimal 30 hari setelah lifting. Kita menduga ada beberapa kali lifting yang tidak dibayarkan PT TPPI," lanjut Victor.

Penyidik, lanjut Victor, mendapat informasi bahwa SKK Migas pada awalnya memberikan peringatan kepada PT TPPI soal penunggakan lifting tersebut. Tapi, penyidik curiga kenapa peringatan itu terjadi berkali-kali tanpa ada hukuman yang tegas terhadap PT TPPI.

"Mengorek kelima saksi soal ini sulit sekali ya karena mereka tertutup. Makanya prediksi saya pemeriksaan mereka akan lama. Kecuali mereka mau buka semua," ucap Victor.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri terus mengembangkan dugaan perkara korupsi penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Temuan Polisi, pejabat SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai mitra penjualan kondensat. Padahal PT TPPI tengah dirundung persoalan finansial. Selain itu, hasil penjualan kondensat oleh PT TPPI tidak diserahkan ke kas negara dan diduga malah mengalir ke sejumlah rekening.

SKK Migas dan PT TPPI juga diduga telah 'kongkalikong' soal kontrak kerja penjualan kondensat. Kontrak kerja baru ditandatangani Maret 2009, namun, PT TPPI sudah menjual kondensat sejak Januari 2009 sebelumnya.

Tindakan-tindakan itu diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.