Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Kinerja Jokowi yang Harus Dievaluasi, Bukan Menteri

Kompas.com - 22/05/2015, 14:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai, reshuffle atau perombakan kabinet tidak akan menjadi jalan keluar untuk membenahi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, kunci pemerintahan ada pada Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

"Yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden dalam enam bulan ini, yaitu seberapa efektif Presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda, dan manajemen yang jelas dan tepat," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Mahfudz mengatakan bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga ibarat bayi berusia enam bulan. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.

"Jangan sampai reshuffle ini digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penggantian anggota kabinet," ucap Ketua Komisi I DPR ini.

Sebagai bukti argumentasi ini, kata dia, Bank Indonesia menunjukkan bahwa melemahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya karena melemahnya konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48,68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.

"Jadi, menurut saya, ide reshuffle tidak akan jadi solusi, tetapi justru akan menambah persoalan baru," ucap Mahfudz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com