Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/05/2015, 05:37 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan nama panitia seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK. Sembilan orang yang dipilih Jokowi semuanya perempuan.

Keputusan Jokowi ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai terobosan politik. Meski ada juga yang mengritisi dengan mengaitkannya dengan kesetaraan jender.

"Langkah ini dalam  perspektif politik justru merupakan terobosan politik yang patut diapresiasi. Apalagi sembilan orang tersebut adalah figur yang kompeten di bidangnya masing2 yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Sehingga pilihan presiden ini harus dihargai dan didukung," kata Muradi selaku Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (22/5/2015).

Muradi kemudian menambahkan, ada empat pesan yang dapat dipahami mengapa pansel ini merupakan terobosan politik yang baik bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun menguraikan, pertama langkah ini mematahkan mitos yang selama ini berkembang bahwa pemberantasan korupsi adalah pekerjaan yang berat dalam penegakan hukum dan didominasi oleh komisioner laki-laki. Bahkan sejak berdiri 12 tahun yang lalu, belum ada komisioner perempuan. Langkah ini bisa dianggap bagian dari memecah mitos dan ada perempuan yang cakap rekam jejaknya untuk mendaftar dan lolos untuk bahu membahu dalam pemberantasan korupsi di indonesia.

Kedua, pansel ini juga memiliki kecenderungan yang lebih komprehensif  dalam menentukan sejumlah calon pimpinan KPK, karena memiliki pemahaman yang luas berkaitan dengan kemungkinan praktik penyimpangan calon pimpinan KPK.

"Ketiga, pansel juga akan cenderung detail pada proses seleksi karena masing-masing memiliki kepakaran dan spesialisasi di bidangnya. Sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan pimpinan di masa yang akan datang," ucap Muradi.

Terakhir, ia menyebut pesan yang disampaikan Jokowi adalah pesan politik serius bagi DPR, khususnya Komisi 3 bahwa proses seleksi ini akan sangat ketat dan menutup peluang terjadinya transaksi politik dalam penentuan lima nama pimpinan KPK di DPR.

"Dalam pengertian bahwa pansel ini menjadi penegas bahwa komitmen presiden juga harus direspon sama baiknya oleh DPR dengan memilih pilihan terbaik dari nama yang disodorkan presiden yang berbasis pada hasil pansel KPK yang diisi oleh srikandi-srikandi terbaik Indonesia tersebut," tutup Muradi.

Baca juga:

Jokowi Tunjuk 9 Anggota Pansel KPK, Semuanya Perempuan

Ini Latar Belakang 9 "Srikandi" Anggota Pansel KPK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com