Organisasi Sayap Golkar Usulkan Pilkada Serentak Diundur ke 2016

CILEGON, KOMPAS.com — Pemerintah diusulkan menunda pelaksanaan pilkada serentak hingga 2016 mendatang. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas politik akibat belum selesainya konflik internal Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar di tingkat pengadilan.

"Dalam rangka antisipasi krisis, pilkada serentak mendesak untuk ditunda pelaksanaannya menjadi 2016," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komaruddin saat membuka Musyawarah Nasional SOKSI di Cilegon, Banten, Kamis (21/5/2015).

Konflik di dalam PPP dan Partai Golkar berpotensi menimbulkan konflik horizontal apabila pemerintah tetap bersikukuh menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Saat ini pengurus DPP PPP yang dipimpin M Romahurmuziy dan pengurus DPP Partai Golkar dengan pimpinan Agung Laksono mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Komisi Pemilihan Umum akan mulai membuka pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah pada 26-28 Juli 2015.

"Kondisi ini harus segera diatasi karena jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan masalah sosial dan menjalar ke berbagai sektor kehidupan yang pada akhirnYa menimbulkan kekacauan atau instabilitas sosial di masyarakat," ujarnya.

Ade mengingatkan agar pemerintah membentuk tim antisipasi krisis guna menciptakan stabilitas politik. Kondisi politik yang tidak stabil dapat berpengaruh pada instabilitas ekonomi. Ia khawatir, nantinya pemerintah tidak dapat bekerja optimal untuk menyerap seluruh anggaran yang sudah dirancang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

"Selain itu, dalam rangka percepatan peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai satu-satunya cara untuk peningkatan kinerja perekonomian 2015," kata dia.