Latar Belakang Pansel KPK yang Beragam Dianggap Mewakili Kebutuhan KPK

"Lebih mewakili kebutuhan KPK ke depan. Ada latar belakang hukum pidana, ekonomi, ada menguasai sosiologi korupsi, ada juga pakar pencucian uang," ujar Adnan, saat dihubungi, Kamis (21/5/2015).

Adnan mengatakan, pandangan pemberantasan korupsi saat ini lebih kompleks. Oleh karena itu, ke depan, pimpinan KPK harus memiliki pengetahuan tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga bidang lainnya.

"Bisa dibilang timnya lebih komplet dari segi kebutuhan KPK dan netralitas sebagai anggota Pansel lebih terjamin," kata Adnan.

Ia tidak mempermasalahkan anggota Pansel KPK yang semuanya perempuan. Menurut dia, Jokowi kemungkinan ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

"Bukan masalah perempuan dan laki-laki karena kita harus dorong peran perempuan yang lebih besar dalam berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan publik," kata Adnan.

Menurut Adnan, poin pentingnya adalah Pansel mampu mengakomodasi kebutuhan KPK untuk mencari pimpinan yang kredibel dan berintegritas.

"Kita beri waktu saja Pansel bekerja," lanjut dia.

Pada hari ini, Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademis, semua anggota Pansel itu adalah perempuan. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter); Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara); Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM); Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen); Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang); Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan); Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi); Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Pansel KPK akan mencari pimpinan terbaik KPK untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.