Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Diingatkan untuk Tak Beri Pernyataan Kontroversial soal Rohingya

Kompas.com - 21/05/2015, 12:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait pengungsi Rohingya menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya dari jaringan Gusdurian. Pernyataan Panglima TNI dianggap tidak sejalan dengan misi kemanusiaan.

"Panglima TNI jangan lagi memberikan pernyataan aneh soal pengungsi Rohingya. Itu namanya memperlakukan pengungsi Rohingya bukan seperti manusia, dipingpong seperti itu," ujar Beka Ulung Hapsara, anggota jaringan Gusdurian, dalam konferensi pers di Wahid Institute, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Ulung mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya langsung merespons cepat masuknya ratusan pengungsi Rohingya ke Indonesia agar tidak ada komentar miring dari pejabat negara yang tidak sesuai dengan sikap Presiden. Posisi Indonesia di ASEAN untuk urusan penuntasan hak asasi manusia berada di posisi puncak. Oleh sebab itu, Indonesia harus memberikan contoh kepada negara lain melalui kebijakan melindungi dan mengakomodasi pengungsi dari Rohingya.

Di sisi lain, Ulung juga mengkritisi peran ASEAN dalam persoalan itu. Menurut dia, ASEAN kurang berperan dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan negara-negara anggotanya.

"Seharusnya prinsip-prinsip mencampuri urusan kedaulatan negara lain digunakan di dalam ASEAN. Karena, banyak persoalan yang melibatkan negara-negara di ASEAN yang tidak bisa diselesaikan secara bilateral, harus ada campur tangan ASEAN," lanjut Ulung.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, tetapi tetap melarang mereka masuk, apalagi menepi di daratan Indonesia.

"Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Menurut Moeldoko, langkah ini diambil karena keberadaan para pengungsi ilegal ini akan menimbulkan persoalan sosial. Dia menyebutkan, contoh kasus imigran asal negara Timur Tengah yang hendak menuju ke Australia tetapi tertahan di Indonesia.

"Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan ini," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com