Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Penasihat KPK Anggap Jokowi Tidak Fokus Bentuk Pansel KPK

Kompas.com - 20/05/2015, 12:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Ia menilai Presiden terlalu sibuk dengan masalah lain sehingga tidak fokus membentuk pansel itu.

Masa bakti para pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2015. Hingga saat ini, Jokowi belum menentukan siapa saja orang yang dipilihnya untuk masuk ke dalam pansel tersebut.

"Pansel sudah sedikit terlambat pembentukannya. Secara normal, waktu yang diperlukan untuk proses seleksi sampai pelantikan adalah enam bulan," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Rabu (20/5/2015).

Oleh karena itu, Abdullah meminta agar Jokowi segera membentuk pansel agar serangkaian proses seleksi dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak terkesan terburu-buru. Menurut dia, Jokowi belum fokus menangani pansel capim KPK karena masih sibuk dengan urusan lain.

"Ini Presiden baru yang secara seremonial sibuk dengan masalah-masalah protokol sehingga kurang memfokuskan diri pada pembentukan Pansel KPK," kata Abdullah.

Selain itu, kata Abdullah, sebagian menteri di Kabinet Kerja, terutama di bidang hukum, merupakan orang baru sehingga belum memahami pentingnya Pansel KPK dibandingkan pansel lain. "Mungkin mereka kurang paham tentang dahsyatnya korupsi dan dampaknya sehingga pembentukan pansel pimpinan KPK dianggap sama dengan pansel-pansel yang lain," ujar dia.

Abdullah menilai kemungkinan saat ini Jokowi tengah menghadapi dilema menentukan orang-orang yang masuk ke dalam pansel KPK. Jokowi harus mencari figur yang cocok dengan keinginan pemerintah dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Pansel akan menentukan delapan capim KPK untuk diserahkan ke DPR. DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan siapa yang layak menduduki lima posisi pimpinan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com