Survei Poltracking: Hampir 50 Persen Responden Tak Puas dengan Kinerja Presiden

"Ketidakpuasan publik lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang ekonomi, hukum dan keamanan," ujar Hanta, pada rilis Temuan Survei Nasional, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Selain itu, menurut Hanta, blunder komunikasi publik yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, mau pun kesalahpahaman antara pihak Istana dengan mitra koalisi menyebabkan kepuasan publik merosot.

Dalam pemaparan hasil survei, sebanyak 49, 9 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden. Sebanyak 42,7 persen menyatakan puas; 7,4 persen responden menyatakan tidak tahu.

Jika diurutkan dengan 10 lembaga lainnya mengenai tingkat ketidakpuasan publik, Presiden berada di urutan ke-5 tertinggi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik, Polri, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Survei yang dilakukan medio 23-31 Maret 2015 itu melibatkan 1.200 responden yang merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI/Polri. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara responden secara tatap muka menggunakan kuesioner.

Setiap pewawancara terlatih bertugas mewawancarai 10 responden untuk satu desa atau kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20 persen dari total data masuk. Ada pun margin of error survei ini 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.