Indonesia Upayakan Penempatan Imigran Gelap di Negara Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, bantuan yang diberikan Indonesia sudah cukup besar dalam menangani imigran gelap, termasuk para pengungsi Rohingya. Ke depannya, Pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan penempatan para imigran itu di negara ketiga.

"Sedang menunggu. Baik sedang diverifikasi, maupun sedang menunggu masa penempatan resettlement ke negara ketiga," ujar Retno di Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

Dia memaparkan, hingga minggu lalu, Indonesia telah menerima 1.346 pengungsi Rohingya yang datang melalui tiga gelombang. Sementara data pengungsi yang ada di Indonesia hingga Maret 2015, mencapai 11.941 orang.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pertolongan kepada mereka dengan memberikan tempat tinggal sementara, hingga kebutuhan pakaian, makanan, hingga pelayanan kesehatan. Namun, untuk mengatasi persoalan imigran ini, Retno mengaku tidak bisa hanya dilakukan satu atau dua negara.

Persoalan imigran dan pengungsi sudah menjadi isu kawasan. Pemerintah Indonesia pun melakukan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration (IOM).

Lantaran sudah menjadi isu internasional, Retno mengungkapkan, Indonesia menawarkan sejumlah jalan keluar dalam mengatasi masalah imigran gelap itu. Pertama, adalah dengan mencari akar persoalan yang membuat para imigran mengungsi ke kawasan Asia Tenggara. Kedua, Indonesia juga mengajak kerja sama UNHCR dan IOM bersama pihak terkait.

"Baik dalam bentuk country of sources, negara asal, negara transit dan negara tujuan. Mengenai proses percepatan verifikasinya, resttlement-nya, dan sebagainya," ujar Retno.

Dia menilai, percepatan penempatan imigran gelap perlu dilakukan lantaran jumlahnya yang semakin banyak. Berdasarkan hitungan Kementerian Luar Negeri, apabila tidak dilakukan segera maka persoalan pengungsi baru akan selesai dalam 12 tahun mendatang.

"Ketiga, ini adalah masalah human trafficking, berarti perlu kerja sama keras antar negara untuk betul-betul meng-address isu trafficking. Isu trafficking-nya, juga harus di-address melalui kerja sama transnational crime," ucap Retno.