JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, hingga kini masih ada dua partai politik yang tak kunjung menyelesaikan konflik internal partai mereka. Jika konflik itu tak kunjung selesai, dikhawatirkan justru akan memberikan dampak luas terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) Ade Komaruddin. Menurut dia, pemerintah perlu segera membentuk tim antisipasi krisis guna mencegah dampak perpecahan parpol yang lebih luas.
"Sumber dan potensi ke arah instabilitas terutama potensi terjadinya konflik di daerah akan semakin meluas karena tidak selesainya sengketa parpol, baik secara hukum maupun secara politik," kata Ade saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Ketua Fraksi Golkar itu menyampaikan, tim antisipasi krisis diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi. Tak hanya dalam hal politik, tetapi juga di bidang ekonomi.
Soksi, kata dia, melihat ada sejumlah persoalan di bidang ekonomi yang belum diselesaikan dengan baik. Menurut dia, perlu adanya penyesuaian di dalam penyusunan APBN Perubahan 2015 mendatang. Penyesuaian itu terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mempercepat kinerja perekonomian 2015.
"Soksi juga memandang dengan dibentuknya tim antisipasi krisis ini untuk menyatukan langkah dan sinergi pembangunan baik antar kementerian dan lembaga itu sendiri, maupun untuk pemerintah daerah," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.