Proses Praperadilan Eks Wali Kota Makassar Dinilai Berpotensi Hilangkan Alat Bukti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengatakan, hakim tunggal Yuningtyas Upiek dalam praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin telah keliru dengan meminta tim hukum KPK menunjukkan dua alat bukti penetapan tersangka Ilham. Menurut Indriyanto, cara hakim memeriksa saksi tersebut berpotensi menghilangkan alat bukti yang dimiliki KPK.

"Pola semacam ini sangat riskan bagi penegak hukum, mengingat sering terjadi dalam praktik adanya potensi saksi menyamarkan perolehan alat bukti, baik menghilangkan, menyembunyikan, atau pun merusak alat bukti," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Rabu (13/5/2015).

Menurut Indriyanto, dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa hakim berhak meminta KPK menunjukkan dua alat bukti dalam persidangan. Ia mengatakan, substansi penyidikan perkara korupsi sifatnya rahasia dan tertutup untuk menghindari potensi hilangnya alat bukti.

"Penunjukan bukti bukan domain lembaga praperadilan, tapi lembaga pengadilan dalam proses pemeriksaan pokok perkara tipikor," kata Indriyanto.

Putusan yang diambil oleh hakim Yuningtyas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan, yaitu adanya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, menggunakan pola pemeriksaan terbalik tentang dua alat bukti tersebut. Cara tersebut, kata Indriyanto, dapat membahayakan penegakan hukum terhadap korupsi karena membuka peluang besar penyamaran alat bukti.

"Pola pemeriksaan terbalik dari hakim ini membahayakan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi," kata Indriyanto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin, tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan gugatan praperadilan yang diajukan Ilham terhadap KPK. "Menetapkan penetapan tersangka tidak sah," kata hakim tunggal Yuningtyas Upiek saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham oleh KPK tidak didukung dua alat bukti yang cukup. KPK sebelumnya menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 pada 7 Mei 2014. Penetapan tersangka itu bertepatan dengan masa akhir jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.