Mantan Penasihat Minta KPK Ajukan Kasasi atas Praperadilan Eks Wali Kota Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua meminta KPK mengajukan kasasi atas putusan praperadilan yang dimenangkan oleh mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Dalam putusan tersebut, hakim tunggal Yuningtyas Upiek menyatakan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

"Saya pikir ada baiknya KPK mengajukan kasasi," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Rabu (1/5/2015).

Abdullah mengatakan, ada dua kemungkinan di balik alasan dikabulkannya gugatan Ilham terhadap KPK. Menurut dia, ada kemungkinan bahwa putusan kontroversial yang diputuskan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Jenderal Budi Gunawan bisa berulang.

"Bisa saja putusan praperadilan, kontroversi seperti putusan praperadilan gugatan BG," kata Abdullah.

Namun, kata Abdullah, bisa juga KPK kalah karena adanya kelalaian dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Jika benar demikian, menurut dia ada faktor tertentu yang membuat munculnya kelalaian tersebut. Salah satunya akibat kekurangan sumber daya manusia untuk menjadi penyidik.

"Jika benar dugaan ini, saya yakin hal ini disebabkan keterbatasan tenaga penyidik KPK. Sehingga terjadi kekurangakuratan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kawan-kawan di KPK," kata Abdullah.

Sebelumnya, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, saat ini pimpinan KPK dan tim hukum KPK tengah mempelajari putusan tersebut dan mengevaluasi bukti apa saja yang kurang ditunjukkan KPK dalam sidang terkait penetapan Ilham sebagai tersangka. Setelah itu, KPK akan membahas langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh menyikapi putusan tersebut, termasuk opsi upaya peninjauan kembali dan kasasi.

"Setelah itu akan melakukan upaya hukum, apakah kasasi atau PK dalam waktu yang tidak begitu lama. Hal yang dianggap perlu dalam menanggapi putusan praperadilan," kata Johan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham oleh KPK tidak didukung dua alat bukti yang cukup. KPK sebelumnya menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 pada 7 Mei 2014. Penetapan tersangka itu bertepatan dengan masa akhir jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.