JK Kembali Kritik Pimpinan KPK soal Ancaman Mundur jika Novel Ditahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengancam mundur jika kepolisian menahan penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Kalla, sikap pimpinan KPK yang demikian seolah menganggap Novel kebal hukum.

"Pimpinan KPK pasti taat hukum. Nanti kalau ada orang saya di sini mau ditahan, lalu saya katakan semua pegawai berhenti semua karena dia ditahan, bagaimana hukum ini mau berjalan kalau pimpinan yang taat hukum tiba-tiba mengancam begitu?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/5/2015), menjawab pertanyaan wartawan.

Padahal, lanjut dia, Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum. "Jadi, kenapa mesti mundur? Ternyata tidak kan, enggak benar itu, enggak boleh begitu. Kalau nanti ada satu anak buah diperiksa lalu semua mau mundur, wah kayak apa negeri ini kalau begitu," tutur Kalla.

Mengenai ketegangan antara KPK dan Polri yang kembali muncul setelah Polri menangkap Novel, Kalla meminta agar kasus penyidik KPK itu tidak dianggap sebagai konflik antar-institusi. Menurut dia, kasus Novel yang diproses kepolisian merupakan masalah individu.

"Polri dan KPK sama sekali tidak ada masalah dalam urusan Novel. Itu kan pribadi masing-masing. Justru (kasus Novel) itu masalah internal polisi, apa urusannya KPK? Kan enggak ada kan dalam hal ini, kasus ini," ucap Kalla.

Lima pimpinan KPK sebelumnya mengancam mundur jika Polri menahan Novel. Para pimpinan itu bersedia menjamin Novel tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya sehingga penahanan tidak diperlukan.

Novel sempat ditangkap Polri pada Jumat (1/5/2015). Penangkapan ini terkait status Novel sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap pencuri sarang burung walet. Novel kemudian dibebaskan dari tahanan setelah Presiden Joko Widodo meminta Kapolri untuk tidak menahan Novel.