BPK: Tata Kelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Masih Banyak Masalah

"Jadi, laporan keuangan kita masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis di Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (4/5/2015).

Berdasarkan hasil pemeriksaan periode terakhir dari BPK, kata Harry, sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Yang fantastis, kata dia, sebanyak 280 pemerintah daerah memiliki laporan keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Parahnya, terdapat pemda yang menganggap uang negara itu uang dari nenek moyangnya. Mereka terus minta ke bendahara. Namun, penggunaannya entah," kata dia.

Saking banyaknya temuan indikasi penyalahgunaan keuangan negara yang dilaporkan ke KPK, kata Harry, sebanyak 60 persen dari total kasus yang ditangani komisi anti-korupsi itu berasal dari laporan BPK.

"Itu dari data yang dibilang Taufiequrachman Ruki (Plt Pimpinan KPK)," kata Harry.

Seharusnya, dengan total aset pemda yang mencapai Rp 2.006 triliun, program-program pembangunan di daerah sudah menunjukkan peningkatan kemakmuran rakyat.

Menurut Harry, upaya optimalisasi keuangan negara untuk program kemakmuran rakyat masih relatif sangat panjang. Pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus terlebih dahulu fokus memperbaiki tata kelola keuangan negara.

"Seharusnya, setiap rupiah yang dikucurkan dari APBN itu dapat dihitung berapa manfaatnya untuk kemakmuran rakyat," kata dia.

Badan Pemeriksa Keuangan, kata dia, pada tahun ini akan mulai mengoptimalkan audit kinerja, salah satunya menjadikan indikator-indikator pencapaian kesejahteraan sebagai salah satu poin penting dalam kesimpulan pemeriksaan.

Menurut dia, cara yang ditempuh BPK akan berkontribusi positif bagi target-target kesejahteraan yang juga dicanangkan pemerintah dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2015.