Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Bantah Berseberangan dengan Jokowi dalam Menyikapi Kasus Novel

Kompas.com - 04/05/2015, 18:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah dianggap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi proses hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kalla menegaskan bahwa sikapnya dan Jokowi masih sama, yakni meminta agar proses hukum terhadap Novel di kepolisian diproses secara transparan.

"Apanya yang berbeda? Dia (Jokowi) bilang transparan, saya juga bilang transparan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5/2015).

Wapres juga menegaskan bahwa ia cenderung tidak memihak pihak mana pun. Kalla hanya meminta proses hukum Novel lebih terbuka dan adil.

"Tidak berbeda, Pak Jokowi juga minta begitu, coba saja tanya, minta transparan, minta adil, kan sama. Cuma Anda salah dengar saja kali," kata Kalla. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Percepat Reformasi Polri)

Terkait dengan praperadilan yang diajukan Novel, Wapres mengapresiasinya. Ia berharap praperadilan ini bisa memperjelas duduk permasalahan kasus Novel.

Sebelumnya, saat kepolisian menangkap Novel, Jumat (1/5/2015), Kalla menilai, polisi dalam posisi serba salah. Menurut dia, jika polisi tidak mengusut perkara Novel, ada kekhawatiran institusi itu akan dituntut oleh keluarga korban.

Sementara itu, jika polisi mengusut, masyarakat akan beranggapan Polri melakukan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga berpesan agar Polri dapat secara transparan mengusut perkara yang melibatkan penyidik KPK itu hingga tuntas. Namun, ia meminta agar Polri tidak melakukan kriminalisasi terhadap KPK. (Baca: Wapres Kalla Sebut Polisi dalam Posisi Serba Salah dalam Perkara Novel)

Lebih jauh, Kalla berpandangan bahwa kasus yang melibatkan Novel merupakan perkara biasa. Sebagai seorang aparat penegak hukum, Novel harus menyadari setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum akan dikenakan sanksi.

Perintah Jokowi

Sementara itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan Kapolri untuk membebaskan Novel. Ia juga meminta agar Polri tidak melakukan langkah-langkah yang bisa menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Polri diminta bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Sama seperti Kalla, Jokowi juga meminta agar proses hukum terhadap Novel berjalan transparan dan adil. (Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Lepaskan Novel)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com