Titik Longsor, Gempa, dan Semangat Mengobarkan Pancasila

Matahari baru saja menampakkan diri secara utuh di Kota Manado, Sulawesi Utara, ketika tim sosialisasi empat pilar MPR RI bersiap melunaskan tugasnya, Sabtu (2/5/2015). Tak lama berselang, iring-iringan kendaraan memecah kesunyian kota yang letaknya di pesisir laut dan di kaki perbukitan untuk menuju lokasi sosialisasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Sosialisasi empat pilar adalah salah satu tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR sesuai amanat UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), Keputusan MPR Nomor 1/2010, dan Instruksi Presiden Nomor 6/2005. Tujuannya untuk memasyarakatkan empat pilar MPR RI, yakni Pancasila sebagai dasar negara, UUD RI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Rombongan hari ini dipimpin oleh Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan. Turut serta dalam rombongan itu adalah Deding Ishak (Golkar), Khotibul Umam Wiranu (Demokrat), Syafrudin (PAN), dan Abraham Liyanto (perwakilan DPD RI). Iring-iringan kendaraan anggota MPR tiba di lokasi sosialisasi, di Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, setelah menempuh perjalanan sekitar dua jam dari Manado.

Sosialisasi digelar di sebuah aula, di Kantor Bupati Minahasa Tenggara. Jalur yang dilewati untuk mencapai lokasi sosialisasi cukup menantang, berkelok melintasi perbukitan, dan melewati dua titik yang baru saja terjadi longsor.

Titik longsor pertama berada di Tomohon, dan titik kedua ada di Jalan Gunung Potong, yang menghubungkan Desa Noongan, Minahasa, dengan Desa Pangu, Minahasa Tenggara. Kendaraan harus melambat saat melewati titik longsor ini. Longsor susulan rentan terjadi, terutama jika hujan lebat turun dan mengguyur jalan beraspal yang tertutup tanah merah tersebut.

Setibanya di kantor Bupati Minahasa Tenggara, ratusan peserta telah menunggu. Para peserta didominasi oleh tenaga pendidik reguler, guru pengawas, dan kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sosialisasi sengaja ditujukan untuk para tenaga pendidik karena disesuaikan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional. Para guru anggota PGRI itu diharapkan mendapat pencerahan mengenai empat pilar untuk kemudian disampaikan pada peserta didiknya di sekolah.

Basarah menuturkan, berdasarkan hasil penelitian tahun 2013, sekitar 70 persen peserta didik di Indonesia tidak hafal Pancasila. Menurut dia, fenomena ini merupakan ancaman serius yang jika dibiarkan akan mengarah pada penggerusan nasionalisme.

"Karena kami menyadari betul bahwa masa depan bangsa ditentukan sejauh mana sistem pendidikan mampu menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik," kata Basarah.

Dalam acara itu, hadir juga Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap beserta jajaran SKPD, camat, dan lurah. Kabupaten yang akan segera merayakan hari jadi kedelapan tahun ini terdiri dari 12 kecamatan, 135 desa, dan 9 kelurahan.

Dalam paparannya, Basarah fokus menyampaikan materi tentang Pancasila dan akar sejarahnya. Ia pun mengungkapkan konsep Pancasila yang pertama kali disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI.

Saat itu, Bung Karno menyebut konsep Pancasila terdiri dari kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno, kata Basarah, juga sempat mengajukan konsep tiga sila (trisila), dan konsep satu sila (eka-sila) yang memuat kata gotong royong sebagai substansi utamanya.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlanjut dengan dibentuknya tim sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat penyempurnaan konsep Pancasila yang disampaikan Bung Karno, yakni, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jelang disahkan pada 18 Agustus 1945, salah seorang anggota tim sembilan, A.A Maramis menemui Mohammad Hatta dan meminta ada perubahan dalam sila pertama. Menurut Maramis, sila pertama kurang nasionalis karena memuat kata "syariat Islam" dan dianggap tidak mengakomodasi warga negara pemeluk agama selain Islam.

"Maramis menyampaikan pada Pak Hatta, kalau hanya mengatur satu agama saja, bagaimana dengan kami dari (Indonesia) timur yang mayoritas bukan muslim, berarti kami tidak ikut dalam perahu kemerdekaan itu," ujarnya.

Karena masukan Maramis itu, seluruh anggota tim sembilan akhirnya sepakat menyempurnakan sila pertama yang semula berbunyi "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan sila-sila yang lainnya tidak diubah dan tetap sama hingga saat ini.