Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Museum dan Perpus Hanya Tameng DPR untuk Bangun Gedung Baru"

Kompas.com - 30/04/2015, 16:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pembangunan perpustakaan dan museum hanya tameng DPR agar berhasil membangun gedung baru. Sebab, alasan tersebut yang paling logis dan dapat diterima oleh masyarakat.

"Akan tetapi motivasi awal adalah proyek dan kebetulan ruang perpustakaan dan museum paling bisa menjadi tameng untuk menutupi nafsu akan proyek yang ada pada sebagian kalangan di Parlemen," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (30/4/2015).

Terlebih lagi, lanjut Lucius, saat ini sebenarnya DPR sudah mempunyai perpustakaan dan museum. Namun, kedua fasilitas tersebut nyatanya tidak banyak dimanfaatkan. (baca: Mengintip Perpustakaan di Kompleks Parlemen)

"Ini menegaskan bahwa pembangunan fasilitas di DPR pertama-tama bukan karena desakan kebutuhan," ujarnya. (baca: Tak Ada Pengawas dan Pemandu, Museum DPR Hanya Dijaga Petugas Kebersihan)

Lucius khawatir nantinya perpustakaaan dan museum baru yang dibangun akan bernasip serupa dengan museum dan perpustakaan yang sudah ada saat ini. (Baca: Di Museum DPR Tak Ada Foto Jokowi-JK)

Jika saja DPR memang menunjukkan minat baca yang tinggi, kata Lucius, perpustakaan baru dan mewah tidak harus disediakan terlebih dahulu. Pekerjaan membaca bagi yang suka membaca bisa dilakukan di mana saja dan dengan fasilitas apa saja. (baca: Museum Gelap di Gedung DPR)

"Minat baca ini yang minim pada sebagian besar anggota parlemen. Bahkan staf ahli yang mestinya harus rajin membaca juga tak menunjukkan keseriusan mereka dengan memanfaatkan perpustakaan DPR sebagai fasilitas utama untuk menambah ilmu atau melakukan riset," tambah dia.

Lucius menyarankan DPR menggunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu. Dia meyakini, jika dimanfaatkan dengan baik, fasilitas yang ada saat ini sudah cukup untuk menunjang kegiatan anggota Dewan.

"Jangan lalu menjadikan alasan fasilitas yang terbatas sebagai alasan untuk menghindari kerja keras sesuai peran dan fungsi parlemen," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya merasa heran dengan adanya pro dan kontra terkait rencana DPR membangun gedung baru. Menurut dia, pembangunan gedung baru ini sangat diperlukan untuk menunjang kinerja anggota Dewan.

"Saya mau tanya, dalam demokrasi ini DPR penting enggak sih? Kalau enggak penting, tutup aja DPR ini," kata Fahri (baca: Fahri Usul DPR Bubar Saja Jika Tak Boleh Bangun Gedung Baru)

Wacana pembangunan gedung baru Parlemen sudah muncul ketika periode sebelumnya. Namun, rencana itu batal karena ditolak keras oleh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com