Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Muncul Lagi Tahun 2009

Kompas.com - 28/04/2015, 15:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia terkait Dana Moneter Internasional (IMF) sudah selesai pada 2006. Namun, pada 2009, muncul lagi utang sebesar 3 miliar dollar AS dan masih bertahan sampai saat ini.

Andi mengungkapkan itu dengan merujuk pada statistik utang luar negeri Indonesia dari Kementerian Keuangan. Posisi terakhir utang luar negeri Indonesia sampai November 2014 masih menyisakan 2,9 miliar dollar AS.

"Kita tidak memiliki utang dengan IMF, tetapi muncul lagi tahun 2009, besarnya 3 miliar dollar, terus ada sampai hari ini," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Andi membenarkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan utang Indonesia kepada IMF telah selesai pada 2006. Namun, ia juga berusaha membela Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia masih berutang kepada IMF dengan merujuk statistik utang luar negeri Indonesia kepada IMF dan Asian Development Bank yang muncul pada 2009.

"Tetapi, saya tidak tahu (utang) itu untuk apa. Silakan ditanya Kemenkeu atau BI," ujarnya. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

Andi menambahkan, perencanaan pembayaran utang selalu tertera dalam APBN. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang disebutnya salah terkait dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Yudhoyono menyatakan, dia terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.

"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita," tulis SBY dalam tweet-nya.

Dia menyatakan bahwa Indonesia telah melunasi semua utang ke IMF yang keseluruhannya senilai 9,1 miliar dollar AS. SBY menyebutkan, pembayaran terakhir dilakukan pada 2006, atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.

Baca juga: SBY Sebut Jokowi Salah Terkait Kritikan terhadap IMF

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com