Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Moratorium Penebangan Hutan Jalan Terus

Kompas.com - 27/04/2015, 19:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah akan melanjutkan kebijakan moratorium penebangan hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan ini dilakukan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Moratorium izin penebangan hutan alam ini kemudian diperpanjang pada 2013.

"Akan diteruskan, semua ambil kayu harus industrial forest, atau hutan industri. Sekarang enggak boleh lagi ambil dari alam, masih sama, pokoknya habis ya nanti ekstensi lagi," kata Kalla di Jakarta, Senin (27/4/2015) seusai memberikan sambutan dalam acara Tropical Landscapes Summit: A Global Investment Opportunity.

Kalla juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk komitmen untuk menindak tegas para perusak hutan. Pemerintah meminta pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Siapa yang mau berinvestasi di Indonesia harus hijau. Seperti, katakanlah, kalau ingin membangun pembangkit listrik sekarang harus lebih banyak geothermal, kalau ingin publik harus sesuai dengan aturan, kalau ingin ekspolitasi mineral harus melalui smelter, bukan bagaimana tetapi harus," tutur Kalla.

Wapres berpendapat, bisnis yang ramah lingkungan merupakan tanggung jawab semua negara. Seiring dengan investasi dan perdagangan yang berkembang, setiap negara pasti memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan negara lain.

Jika demikian, maka penanam modal sedianya tidak lepas tangan setelah membayar lima dollar AS per hektar dan mengambil manfaat dari hutan Indonesia. Para investor tersebut harus membayar kembali dengan berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan.

"Dunia luar juga harus menghormati bukan hanya kita yang menegakkan (hukum)" kata Kalla.

Sebelumnya muncul wacana bahwa Pemerintah mempertimbangkan pencabutan moratorium penebangan hutan. Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengakui bahwa penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan gagal memenuhi target dalam tiga tahun terakhir, atau setelah moratorium diberlakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com