Muladi Tolak Bersaksi di Sidang Konflik Golkar di PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Mahkamah Partai Golkar Muladi memilih tidak menghadiri sidang lanjutan sengketa Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (27/4/2015). Ia menilai, tidak wajar apabila hakim Mahkamah Partai memberikan pernyataan di PTUN.

"Tidak sewajarnya apabila sebagai salah satu hakim MPG yang telah mengadili suatu perkara kemudian saya diminta hadir untuk didengar keterangangan di pengadilan TUN dalam kasus yang sama yang telah diputuskannya," kata Muladi berdasarkan surat yang dititipkan kepada kuasa hukum tergugat, Menteri Hukum dan HAM dan tergugat intervensi, Partai Golkar versi Munas Jakarta, OC Kaligis.

Muladi mengatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah menunjuk Mahkamah Partai Golkar sebagai forum utama dalam mengadili dan memutuskan sengketa kepengurusan Partai Golkar.

"Atas dasar inilah MPG bersidang dan keputusannya bersifat final dan mengikat," ujarnya. (Baca: Muladi Akui Keputusan Menkumham Terkait Konflik Golkar)

Muladi menegaskan, tidak benar jika Mahkamah Partai tidak mengambil putusan dalam persidangan lalu. Menurut dia, dua hakim, yakni dirinya dan HAS Natabaya menyatakan tidak memihak dan menyerahkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.

"Sedangkan Jasri Marin dan Andi Matalata memenangkan atau mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah," tegasanya. (Baca: Muladi: Kalau Terus Pecah, Golkar Pasti Jadi Dinosaurus)

Pada sidang sebelumnya, Senin (22/4/2015), hakim PTUN Teguh Satya Bhakti meminta agar Muladi dihadirkan dalam sidang untuk memberikan keterangan terkait putusan Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu. Permintaan hakim disetujui oleh kubu Aburizal dan kubu Agung.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syadzily berharap para saksi ahli yang dihadirkan Menkumham dapat memperkuat argumentasi bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah pimpinan Agung Laksono.

"Kami berharap saksi ahli tergugat dapat memperkuat argumentasi bahwa langkah yang diambil Menkumham dalam mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar telah sesuai dengan UU Partai Politik," kata Ace, saat dihubungi, Senin.