Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2015, 10:48 WIB
Suhartono

Penulis


MALAYSIA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo di sela-sela pertemuan tingkat tinggi negara-negara ASEAN, Senin (27/4/2015), dijadwalkan bertemu dengan Presiden Filipina Benigno Aquino Jr. Kedua kepala negara tersebut direncanakan membahas eksekusi mati terpidana kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane.

"Rencananya, memang ada (pertemuan), tetapi pertemuan pendek karena Presiden besok menghadiri pembukaan KTT ke-26 ASEAN dan juga pleno. Setelah pleno, Presiden dijadwalkan kembali ke Tanah Air," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditanya pers seusai mengikuti jamuan makan malam KTT ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/4/2015) malam.

"Memang soal itu (hukuman mati). Namun, jangan ada satu anggapan bahwa kita melakukan hal itu dengan senang hati. Tidak. Kita tidak melakukan hal itu dengan senang hati. Itu semua merupakan masalah penegakan hukum semata," kata Retno lagi.

Retno tak menjelaskan lebih lanjut perihal pokok pembicaraan dan kemungkinan hasil pembicaraan kedua kepala pemerintahan tersebut juga dapat mengubah rencana eksekusi hukuman mati bagi Mary Jane. (Baca: Ini 10 Terpidana yang Akan Dieksekusi Mati (Bagian 1))

Terkait rencana eksekusi hukuman mati terhadap warga Perancis dan Australia serta negara lainnya yang dikhawatirkan akan mengganggu kedua hubungan negara dengan Indonesia, Retno mengatakan tidak mendengar isu tersebut. (Baca: Ini 10 Terpidana yang Akan Dieksekusi Mati (Bagian 2))

"Saya tidak mendengar adanya ancaman dari pemerintah yang warga negaranya akan dieksekusi untuk memutuskan hubungan diplomatik. Saya kok tidak mendengar pemutusan hubungan diplomatik tersebut ya. Saya kan sudah berkali-kali sampaikan bahwa ini adalah masalah hukum," ujarnya.

Indonesia, kata Retno, adalah negara berdaulat secara  hukum. "Jadi, kita akan tetap pada argumentasi seperti itu. Kita juga selalu sampaikan mengenai masalah status emergency Indonesia yang saat ini menghadapi kejahatan narkotika dan obat-obatan. Akibatnya seperti apa korbannya dan bagaimana selanjutnya. Indonesia harus mengambil tindakan yang keras. Kalau kita tidak menindak secara tegas, masa depan Indonesia menjadi taruhannya," ujarnya.

Disinggung tentang reaksi dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang ikut mengecam rencana ekskusi tersebut, Retno mengatakan, hal itu bukan dari sikap Sekjen PBB, melainkan hanya dari juru bicara Ban Ki-moon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com