Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2015, 10:48 WIB
Suhartono

Penulis


MALAYSIA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo di sela-sela pertemuan tingkat tinggi negara-negara ASEAN, Senin (27/4/2015), dijadwalkan bertemu dengan Presiden Filipina Benigno Aquino Jr. Kedua kepala negara tersebut direncanakan membahas eksekusi mati terpidana kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane.

"Rencananya, memang ada (pertemuan), tetapi pertemuan pendek karena Presiden besok menghadiri pembukaan KTT ke-26 ASEAN dan juga pleno. Setelah pleno, Presiden dijadwalkan kembali ke Tanah Air," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditanya pers seusai mengikuti jamuan makan malam KTT ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/4/2015) malam.

"Memang soal itu (hukuman mati). Namun, jangan ada satu anggapan bahwa kita melakukan hal itu dengan senang hati. Tidak. Kita tidak melakukan hal itu dengan senang hati. Itu semua merupakan masalah penegakan hukum semata," kata Retno lagi.

Retno tak menjelaskan lebih lanjut perihal pokok pembicaraan dan kemungkinan hasil pembicaraan kedua kepala pemerintahan tersebut juga dapat mengubah rencana eksekusi hukuman mati bagi Mary Jane. (Baca: Ini 10 Terpidana yang Akan Dieksekusi Mati (Bagian 1))

Terkait rencana eksekusi hukuman mati terhadap warga Perancis dan Australia serta negara lainnya yang dikhawatirkan akan mengganggu kedua hubungan negara dengan Indonesia, Retno mengatakan tidak mendengar isu tersebut. (Baca: Ini 10 Terpidana yang Akan Dieksekusi Mati (Bagian 2))

"Saya tidak mendengar adanya ancaman dari pemerintah yang warga negaranya akan dieksekusi untuk memutuskan hubungan diplomatik. Saya kok tidak mendengar pemutusan hubungan diplomatik tersebut ya. Saya kan sudah berkali-kali sampaikan bahwa ini adalah masalah hukum," ujarnya.

Indonesia, kata Retno, adalah negara berdaulat secara  hukum. "Jadi, kita akan tetap pada argumentasi seperti itu. Kita juga selalu sampaikan mengenai masalah status emergency Indonesia yang saat ini menghadapi kejahatan narkotika dan obat-obatan. Akibatnya seperti apa korbannya dan bagaimana selanjutnya. Indonesia harus mengambil tindakan yang keras. Kalau kita tidak menindak secara tegas, masa depan Indonesia menjadi taruhannya," ujarnya.

Disinggung tentang reaksi dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang ikut mengecam rencana ekskusi tersebut, Retno mengatakan, hal itu bukan dari sikap Sekjen PBB, melainkan hanya dari juru bicara Ban Ki-moon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com