Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2015, 19:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang baru.

(Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada.

"Waktu rapat konsultasi, seingat saya yang disetujui adalah membangungan museum, laboratorium. Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru, nah saya nggak tahu persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan ke Ketua DPR," kata Yuddy saat dijumpai di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (26/4/2015).

Yuddy menuturkan pemerintah hanya menyetujui pembuatan museum dan laboratorium itu dibangun di gedung yang sudah ada. Alokasi anggaran yang ada pun hanya berupa renovasi gedung. Menurut dia, DPR memang memerlukan museum dan laboratorium itu.

"Museum diperlukan untuk bahan pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Kemudian, laboratorium itu sebagai bahan preferensi. Kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan presiden," ucap dia.

Politisi Partai Hanura menjelaskan pemerintah masih tetap berpegang pada moratorium pembangunan gedung pemerintahan. Sehingga, tidak ada pembangunan gedung pemerintah selama moratorium itu masih berlaku.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku tak mengetahui adanya alokasi anggaran untuk pembangunan gedung DPR baru tersebut. Dia pun meminta wartawan untuk menanyakan ke Ketua DPR.

"Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau dewan tanyakan ke ketua dewan. Saya ndak hapal," kata dia sebelum bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia. Rencana pembangunan gedung baru diketahui setelah Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com