Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2015, 17:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH Jakarta Febionesta menyebutkan bahwa vonis hukuman mati pengadilan terhadap kurir narkotika Mary Jane Fiesta Veloso (warga negara Filipina), cacat hukum. Oleh sebab itu, Febionesta menganggap eksekusi mati Jane seharusnya batal demi hukum.

Salah satu kecacatan hukum dilihat dari ada mispersepsi antara hakim pengadilan perkara Jane dengan Jane sendiri. Febionesta mengungkapkan, dalam suatu waktu, hakim pernah bertanya kepada Jane, 'apakah Anda menyesal melakukan perbuatan tindak pidana?' Namun, Jane menjawab 'tidak'.

Febionesta berpendapat, jawaban itu sangat fatal bagi Jane dan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim untuk mengetuk palu eksekusi mati bagi Jane.

"Rupanya, setelah dikroscek, Mary Jane tidak mengerti pertanyaan hakim. Mary Jane taunya itu hakim bertanya, 'Anda bersalah atau tidak?' Tentu orang ditanya begitu, dia bilang, 'tidak' dong," ujar Febionesta saat acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).

Febionesta mengatakan, kesalahan persepsi itu merupakan kesalahan penegak hukum yang tak dapat diterima. Sebab, KUHAP sudah menyatakan, tersangka atau narapidana warga negara asing wajib didampingi oleh kuasa hukum dan penerjemah bahasa asing.

"Mary Jane itu hanya menguasai bahasa Tagalog, sementara bahasa Inggrisnya tidak lancar. Harusnya hadirkan penerjemah dong. Maka tidak aneh jika Mary Jane memberikan keterangan yang memberatkan dirinya," ujar Febionesta.

Febionesta mengatakan, fakta hukum yang terjadi dalam proses dakwaan Jane bukanlah fakta hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, putusan vonis hukuman mati kepada Jane pun dianggap cacat lantaran diproduksi melalui proses yang cacat pula. Febionesta mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan eksekusi mati terhadap Jane.

"Kecacatan proses hukum ini juga terjadi di beberapa terpidana mati. Ini sesuai hasil dari penelitian kami. Oleh sebab itu kami minta semua eksekusi mati dibatalkan," ujar Febionesta.

Kejagung telah merilis 10 terpidana kasus narkoba yang akan segera dieksekusi, yakni Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), dan Zainal Abidin (Indonesia).

Selain itu, Serge Areski Atlaoui (Prancis), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina). Belum diketahui pasti waktu eksekusi mati mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com