Politisi Hanura: "Reshuffle" Jangan Angkut Penumpang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mendukung jika Presiden Joko Widodo hendak melakukan perombakan kabinet atau reshuffle demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun dia mengingatkan, reshuffle ini jangan sampai hanya bertujuan untuk mengangkut "penumpang baru" ke dalam pemerintahan.

"Presiden perlu berhati-hati terhadap kemungkinan adanya "calon penumpang baru" melalui reshuffle ini. Harus dilihat dulu apakah kapasitas kapal memungkinkan menambah penumpang baru atau tidak. Kalau memang tidak muat tidak perlu dipaksakan, biar mereka menunggu kapal berikutnya. Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah," kata Miryam menganalogikan reshuffle yang dimaksud saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Kalaupun Presiden melihat bahwa reshuffle adalah sebuah keharusan, kata Miryam, Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan momentum. Akan tetapi, reshuffle harus dilakukan atas pertimbangan yang matang dan hasil penilaian Presiden terhadap kinerja para menterinya. Masukan dari seluruh stake holder terlebih dari Wapres selaku pembantu utama dan KIH sebagai gabungan partai pengusung, juga tak boleh diabaikan.

Miryam kemudian kembali menerangkan, kapal Jokowi-JK belum sampai tujuannya karena baru saja berlayar, ketika itu setiap awak kapal masih perlu beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk menjalankan kapal dengan baik.

"Jangan karena ketemu awak kapal yang menjanjikan kemampuan yang masih belum jelas juga seperti apa kemampuannya, tiba-tiba awak kapal yang lama ditinggal begitu saja atau bahkan disuruh lompat ke laut begitu saja. Karena kapal ini kapal pesiar bukan kapal perompak atau bajak laut yang pakai hukum alam," ujarnya.

Survei Poltracking terakhir menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Mayoritas publik menginginkan adanya perombakan kabinet. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa Pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (Baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).