Pemerintah Bentuk Tim Usut Kasus Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen mengusut sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Pemerintah akan bentuk tim untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut hingga tuntas.

Demikian hasil pertemuan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Marchiano Norman, perwakilan Panglima TNI dan para komisioner Komnas HAM di ruangan Jaksa Agung, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

"Kami bersepakat bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu," ujar Tedjo seusai pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut. (baca: Laporan Baru Human Rights Watch Soroti Pelanggaran HAM di Indonesia)

Tedjo memastikan, unsur-unsur yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen demi menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tedjo memastikan tidak ada keraguan untuk menyentuh kembali kasus-kasus tersebut. (baca: Komnas HAM Maklumi Pemerintah Belum Minta Maaf soal Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Tedjo melanjutkan, pembentukan tim tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Kini, unsur-unsur tersebut tengah berproses mengutus delegasi untuk bergabung ke dalam tim. Setelah tim tersebut dibentuk, akan dilaporkan kembali kepada Presiden.

"Setelah itu akan ada pertemuan-pertemuan lagi yang lebih intens bagaimana caranya tim ini menyelesaikan kasus-kasus berat itu," ujar Tedjo. (baca: Gerindra Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Tangani Kasus Pelanggaran HAM)