Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2015, 14:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, mereka menolak Budi sebagai wakil kepala Polri karena pernah gagal menjadi kepala Polri akibat kasus dugaan korupsi yang pernah menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada catatan bagi kami menolak pencalonan BG sebagai kepala Polri maupun jabatan publik lainnya," ujar Emerson di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Emerson mengatakan, ia meragukan integritas Budi karena pernah tersangkut kasus dugaan korupsi meskipun sudah dinyatakan gugur oleh putusan praperadilan. Menurut dia, bisa saja KPK sewaktu-waktu mengungkit kembali kasus tersebut dan menjerat Budi sebagai tersangka.

"Meskipun dihentikan, besar kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali," kata Emerson.

Selain itu, kualitas pendidikan Budi sebagai pimpinan Polri pun diragukan. Dalam buku biografi karya Budi Gunawan berjudul Kiat Sukses Polisi Masa Datang, disebutkan bahwa Budi bergelar doktoral dari Lacrosse University.

"Setelah dicek, ternyata Lacrosse University merupakan universitas yang diragukan akreditasinya. Gelar BG juga patut dipertanyakan," kata Emerson.

Emerson pun menduga, jika Budi dijadikan wakil kepala Polri, ia akan memanfaatkan jabatannya untuk balas dendam karena gagal menjadi kepala Polri. Menurut Emerson, Budi memiliki kuasa untuk memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan kriminalisasi terhadap oknum-oknum yang bersuara keras kepada Polri.

"Otoritas yang dimilikinya bisa saja memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan kriminalisasi atau operasi khusus yang dinilai menggagalkannya menjadi kepala Polri," ujar Emerson.

Baca juga: IPW Sebut Budi Gunawan Terpilih Jadi Wakapolri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com