Wakapolri Harus Bebas dari Kepentingan Politik dan Bersih dari Dugaan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, menyarankan agar Kepala Polri dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri memilih figur yang tepat untuk mengisi posisi Wakil Kapolri. Ada beberapa kriteria yang menurut Bambang harus dipenuhi, di antaranya harus independen dan bersih dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Harus memiliki integritas moral yang baik dan tinggi, dalam kaitan itu, orangnya harus tidak punya catatan dugaan korupsi," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Ia menjelaskan, posisi wakapolri harus diisi figur yang independen, dalam arti tidak beraviliasi dengan partai politik mana pun. Integritas dan independensi akan memudahkan wakapolri dalam menjalankan tugasnya kelak.

Selain itu, Bambang juga mendorong agar figur yang dipilih menjadi wakapolri memiliki kriteria yang mampu membantu kepala Polri dalam mengkoordinasi internal Polri. Soliditas antara kapolri dan wakapolri akan berpengaruh pada perbaikan wajah kepolisian ke depan.

Bambang memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi tugas utama pimpinan Korps Bhayangkara. Tugas tersebut adalah kewajiban membenahi manajemen sumber daya manusia Polri, manajemen operasional reserse, dan memperkuat sistem pengawasan internal Polri.

"Di bidang-bidang itu terjadi banyak masalah. Saya tidak bicara menilai personal, saya menilai secara umum bahwa wakapolri harus memenuhi kriteria tersebut," kata Bambang, Selasa (21/4/2015).

Pada 17 April 2015, Badrodin Haiti dilantik menjadi Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan itu mengakhiri kegaduhan yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya karena tarik ulur pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Budi Gunawan sebenarnya telah disetujui oleh DPR menjadi Kapolri, tetapi Presiden Jokowi membatalkan pelantikannya. Alasan Jokowi batal melantik Budi dan menggantinya dengan Badrodin adalah karena alasan yuridis dan sosiologis. Sebelum disetujui DPR, Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka Budi digugurkan. (Baca Hakim: Penetapan Tersangka Budi Gunawan oleh KPK Tidak Sah)

Sampai saat ini, Badrodin belum memiliki wakil. Ia menilai posisi itu terbuka untuk semua jenderal bintang tiga di internal Polri. Badrodin menyerahkan pemilihan wakapolri pada sidang Wanjakti.

Dari parlemen, dukungan untuk Budi Gunawan menjadi wakapolri mengalir deras. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella, menyatakan bahwa mayoritas fraksi di DPR setuju dengan usulan agar Budi Gunawan dipilih menjadi Wakapolri. (Baca Fraksi Nasdem Dukung Budi Gunawan Jadi Wakapolri)

"Secara kompetensi Budi Gunawan layak. Jadi Kapolri saja layak, apalagi Wakapolri," kata Rio.