Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Indonesia Harus Tengahi Konflik Timur Tengah

Kompas.com - 21/04/2015, 10:25 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan, sudah saatnya Indonesia mengambil prakarsa nyata untuk menengahi konflik di Timur Tengah.

"Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan negara koalisi pimpinan Arab Saudi bahwa serangan ke Yaman hanya memperburuk kondisi dunia Islam yang sedang mengalami konflik di berbagai negara," kata Slamet melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (21/4/2015), seperti dikutip Antara.

Slamet mengatakan, secara subjektif Indonesia memiliki kepentingan dengan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Bila tidak bisa segera ditengahi, maka perang yang diprakarsai Arab Saudi dapat memperluas serta memperumit konflik dan perang di berbagai negara Muslim.

Menurut Slamet, kerugian yang dialami umat Islam sangat besar, baik secara militer, politik, ekonomi sosial maupun budaya. Indonesia pun mengalami kerugian akibat jatuhnya bom di kedutaan besar di Yaman. (baca: Jokowi Prihatin KBRI Jadi Sasaran Serangan di Yaman)

Proses evakuasi warga negara Indonesia di Yaman, khususnya mahasiswa melengkapi kerugian besar Indonesia di tengah kepulangan pelajar dan mahasiswa serta pekerja dari negara-negara konflik seperti Irak, Suriah, dan Libya.

"Indonesia harus memiliki keseriusan untuk menengahi sengketa bersenjata ini," ujarnya.

Slamet mengatakan, PBNU akan sangat menghargai bila negara-negara Muslim di Asia Tenggara dapat menyatukan langkah dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat peperangan.

"Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam adalah negara Muslim yang damai yang bisa melakukan sesuatu bagi dunia Islam yang sekarang tercabik-cabik oleh konflik dan peperangan," pungkasnya.

Pemerintah RI mengecam keras serangan udara yang terjadi di Sana'a, Yaman, Senin (20/4) pukul 10.45 waktu setempat. Serangan itu menyebabkan gedung dan kendaraan milik Kedutaan Besar RI rusak serta melukai dua warga negara Indonesia. (baca: Foto-foto Kerusakan di KBRI Yaman Setelah Dibom)

Saat kejadian, 17 WNI berada di gedung KBRI Sana'a. Mereka terdiri dari 4 anggota tim evakuasi asal Jakarta, 6 orang staf KBRI, 5 buruh migran Indonesia yang menunggu evakuasi ke Tanah Air, dan 2 mahasiswa. Pemerintah sudah memerintahkan ke-17 WNI itu segera meninggalkan Sana'a menuju Al Hudaydah.

Pemerintah hingga saat ini telah memulangkan 1.973 WNI di Yaman ke Tanah Air. Sebagian besar dari mereka mahasiswa. (baca: Kemenlu: Bom KBRI Sana'a Awalnya Ditujukan untuk Depo Amunisi Yaman)

Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir, melaporkan, sejumlah kantor kedutaan asing dekat KBRI juga rusak berat akibat imbas serangan udara yang dilancarkan pesawat tempur koalisi negara Arab yang dipimpin Arab Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com