Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pengeboman KBRI di Yaman Perlu Direspons Proporsional"

Kompas.com - 21/04/2015, 04:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa pengeboman di Kota Sanaa, Yaman, yang mengakibatkan korban luka dan kerusakan Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) perlu direspons proporsional oleh pemerintah Indonesia.

"Menlu RI Retno LP Marsudi telah mengecam pengeboman itu. Kecaman ini memadai, tetapi tidak perlu mengambil tindakan berlebihan, cukup proporsional saja," katanya di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Hikmahanto menilai, aksi pengeboman melalui pesawat udara yang mengenai KBRI Sanaa perlu disikapi proporsional atas beberapa alasan. Pertama, serangan tidak dilakukan dengan target KBRI.

Oleh karena, ia mengemukakan, KBRI Sanaa kegiatan operasionalnya telah dipindahkan ke Kota Salalah, di Oman, yang dinilai lebih aman.

"Yang menjadi target adalah depo amunisi, yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari Gedung KBRI di Sanaa, Yaman," ujarnya.

Hal kedua, menurut dia, dengan adanya serangan secara bertubi-tubi dan sistematis di Kota Sanaa dalam beberapa waktu terakhir, maka wilayah tersebut dapat dikatakan telah menjadi zona perang (war zone).

Menurut Hikmahanto, apabila ada penduduk sipil yang menjadi korban, mereka akan dianggap sebagai korban penyerta yang bukan menjadi target (collateral damage).

Dalam hal tersebut, ia menilai, dalam hukum humaniter penyerang pun sejatinya diharuskan meminimalkan jatuhnya korban penduduk sipil, situs-situs bersejarah dan gedung pemerintahan.

Ada pun hal ketiga, serangan melalui udara layaknya terjadi di Kota Sanaa sulit untuk dilakukan secara presisi, meskipun menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih sekalipun.

"Idealnya perang di dalam kota dilakukan melalui darat, meski konsekuensinya banyak korban yang berperang akan jatuh," kata dia.

Hikmahanto menambahkan, peristiwa pengeboman melalui serangan udara di Kota Sanaa yang berdampak ke KBRI dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memilih lokasi kedutaannya di mana pun tidak dekat dengan instalasi militer.

Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan, KBRI Sanaa terkena bom serangan udara yang mengakibatkan sedikit-dikitnya dua staf mengalami luka, dan petugas lainnya mengungsi ke Wisma Duta atau tempat kediaman resmi Duta Besar RI di kota tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com