Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: "Reshuffle" Kabinet Sulit Dihindari

Kompas.com - 20/04/2015, 11:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan bahwa reshuffle kabinet perlu dilakukan ketika tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rendah. Menurut Basarah, rendahnya kepuasan publik dipengaruhi salah satunya oleh kinerja Kabinet Kerja.

"Karena salah satu faktor tidak maksimalnya kinerja pemerintahan Jokowi adalah kinerja kabinet yang tidak maksimal, pilihan reshuffle kabinet memang sulit dihindari," kata Basarah saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Basarah menyatakan hal itu untuk menanggapi hasil survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, ada sejumlah faktor yang dianggapnya sebagai penghalang utama pemerintahan Jokowi-JK berjalan optimal. Pertama, kondisi politik nasional yang masih terimbas konflik kepentingan pasca-pemilu presiden. Basarah menilai, perseteruan politik setelah pilpres berlanjut di parlemen dengan terciptanya blok politik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Perseteruan politik di parlemen berlangsung sekitar tiga bulan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK dan secara otomatis hubungan pemerintah dengan DPR mengalami stagnasi pada masa itu.

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu juga menganggap bahwa masa adaptasi Presiden dan Wakil Presiden bersama para menterinya terlalu lamban sehingga belum menemukan kondisi yang sesuai dalam satu rampak barisan pemerintahan yang solid. Kondisi pemerintahan Jokowi-JK semakin terganggu ketika ada beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditengarai menjalankan agenda tersembunyi di pemerintahan. Paradigma pemerintahan yang dibangun Presiden Jokowi juga belum sepenuhnya diterima partai-partai pengusung dan pendukungnya.

Menurut Basarah, sempat ada kesalahan cara berkomunikasi yang dijalankan Jokowi dengan partai pengusung dan pendukungnya sehingga mengganggu jalannya program-program prioritas pemerintah. "Pernah terjadi kesalahpahaman politik antara Presiden dengan partai pengusung dan pendukungnya sehingga sinergi menjadi tidak maksimal," ujar Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com