PPP: "Reshuffle" Kabinet Jangan Berdasar Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, survei Poltracking yang menunjukkan kuatnya keinginan masyarakat agar ada perombakan kabinet kerja atau reshuffle, dapat menjadi masukan dan harus dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.

PPP, kata dia, mendukung langkah reshuffle jika memang dianggap dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Namun, langkah reshuffle itu tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan hasil survei, melainkan evaluasi mendalam terhadap kinerja para menteri.

"Agar ada fairness bagi menteri-menteri yang bersangkutan, maka tentu ada sistem evaluasi yang harus dibuat dan dilakukan dulu, katakanlah seperti rapor para menteri yang dulu dibuat oleh UKP4 pada zaman SBY," kata Arsul saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Survei Poltracking menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

"Setelah dievaluasi, wajarnya diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Kalau tidak ada perbaikan, maka reshuffle bisa dipertimbangkan oleh Presiden. Dengan demikian reshuffle tidak didasarkan pada hasil survei, tapi hasil evaluasi," ujarnya.

Arsul sendiri menilai, dalam enam bulan awal ini, pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya sudah cukup baik. Sayangnya, kinerja positif pemerintahan Jokowi seperti perbaikan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, kurang dikomunikasikan ke publik. (baca: PDI-P Anggap Wajar Rendahnya Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah)

"Selama ini yang terpersepsikan oleh masyarakat adalah justru kebijakan yang tidak prokepentingan rakyat yang cepat diputuskan dan dilaksanakan, seperti kenaikan harga BBM yang mengarah pada mekanisme pasar," ucap dia.