Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Nasdem Dukung "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 20/04/2015, 09:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan rendahnya tingkat kepuasan publik sebagai evaluasi atas kinerja Kabinet Kerja. Nasdem tak akan menghalang-halangi dan mendukung sepenuhnya jika Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga perombakan terhadap komposisi kabinet, termasuk terhadap menteri yang berasal dari Nasdem.

"Bila untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, demi lancarnya program dan pelayanan masyarakat, Nasdem setuju saja di-reshuffle," kata Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Patrice menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Kendati demikian, ia berpesan agar Presiden benar-benar dapat mengukur dan memiliki parameter yang jelas mengenai menteri yang nantinya akan dicopot. Pencopotan tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, apalagi kepentingan politik.

"Bagi Nasdem, reshuffle kabinet itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu saja," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, Jokowi juga harus memastikan menteri baru yang diangkatnya mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan menteri terdahulu. Dengan begitu, kinerja pemerintah akan meningkat.

Setidaknya, lanjut Rio, kinerja kementerian dapat diukur dari program-program, kebijakan, gaya kepemimpinan, serta roadmap kementerian tersebut. Presiden juga bisa menilai lewat serapan anggaran kementerian di APBN-P 2015. Namun, tak semua Kementerian bisa diperlakukan serupa. Ada pula kementerian yang perlu diberi sedikit kelonggaran karena memiliki nomenklatur baru.

"Kalau baru, di awal, kementerian itu belum sempat memikirkan program-program. Masih memikirkan konsolidasi kementeriannya. Ini juga harus diperhitungkan," kata Rio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com