Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/04/2015, 12:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Independen Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri, Jimly Asshiddiqie meminta Polri tidak membuat masalah baru dengan memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri.

Menurut Jimly, masalah yang ada di Polri seharusnya sudah usai dengan dilantiknya Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. "Jangan dipersulit dengan tambah masalah lagi," kata Jimly saat dihubungi, Minggu (19/4/2015).

Menurut Jimly, Presiden Joko Widodo dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri harus peka terhadap perasaan publik atas seluruh polemik yang terjadi saat Budi Gunawan dicalonkan sebagai kepala Polri.

Meski penetapan tersangka Budi oleh KPK sudah dibatalkan praperadilan, perdebatan yang sempat terjadi di publik harus dipertimbangkan. "Saat ini yang penting itu konsolidasi dan pemulihan kepercayaan publik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Jimly enggan memberikan masukan mengenai kriteria ataupun nama lain yang tepat untuk mengisi kursi wakil kepala Polri selain Budi Gunawan. Dia menilai pengosongan kursi wakil kepala Polri adalah solusi yang paling mungkin jika memang tak ada perwira tinggi bintang tiga atau dua yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut.

"Serahkan saja kepada Presiden dan Wanjakti. Kalau tidak ada, kosong juga tidak apa-apa. Yang penting jangan menjadikannya jabatan politik," ujarnya.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jumat kemarin, mengatakan, sesuai persyaratan, setiap perwira polisi bintang tiga dapat diusulkan sebagai calon wakil kepala Polri. Demikian pula Budi Gunawan, yang kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Polri.

Proses pemilihan wakil kepala Polri akan dilakukan dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. 

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan mengatakan, Wanjakti akan segera menggelar sidang untuk menunjuk wakil kepala Polri tersebut. Anton menyebutkan bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menduduki posisi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com