Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Kartu Indonesia Sehat dan Pintar Belum Dibagikan? Ini Penjelasan Jokowi

Kompas.com - 17/04/2015, 20:56 WIB
Andy Riza Hidayat

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat jika masih ada program pembangunan yang belum menyentuh ke lapisan bawah. Program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru akan dibagikan pada pekan depan. Pemerintah tidak bisa buru-buru membagikan dua kartu itu karena terikat prosedur penganggaran.

Presiden Joko Widodo meminta para tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan persoalan itu. Pembagian KIS maupun KIP memang belum dilaksanakan sementara ini.

"Banyak orang bertanya kepada saya, mana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar-nya. Katanya, ada pembagian ke masyarakat. Memang sampai saat ini program ini masih belum dibagikan. Kami masih menunggu proses penganggaran selesai," kata Presiden di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat di Surabaya, Jumat (17/4/2015).

Rencananya, pemerintah akan membagikan 84 juta KIS dan 18 juta KIP. Sejauh ini, proses penggunaan anggaran, kata Jokowi, masih dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, penggunaan anggaran untuk program tersebut segera bisa dilakukan.

Presiden lantas menceritakan latar belakang persoalan yang terjadi. Ketika awal terpilih menjadi Presiden pada Oktober 2014 lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah diputuskan. Pemerintah mengubah sejumlah prioritas anggaran sehingga perlu proses pada APBN Perubahan.

"Setelah APBN Perubahan disahkan, kami tidak bisa langsung menggunakan anggaran karena perlu menunggu dua sampai tiga bulan baru bisa menggunakan anggaran itu," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com