Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Nasdem: Gedung DPR Sudah Tua, Butuh Banyak Pewangi Ruangan

Kompas.com - 14/04/2015, 18:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR, Johny G Plate, mengaku memaklumi jika Sekretariat Jenderal DPR RI mengalokasikan anggaran Rp 2,3 miliar untuk pengadaan pengharum ruangan. Ia berharap publik tidak terburu-buru mengkritik karena bisa saja pengadaan pengharum ruangan Gedung DPR selama satu tahun mencapai angka sebesar itu.

"Ini rumus yang normal saja. Semakin tua gedung, maka dibutuhkan pewangi-pewangi yang jumlahnya lebih banyak, butuh penyegaran," kata Johny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan, anggaran pengadaan pengharum ruangan dianggap besar jika dititikberatkan dengan jumlah miliaran rupiah. Akan tetapi, ia meminta publik menilai secara obyektif karena ia yakin perlu anggaran besar untuk pengadaan pengharum ruangan di seluruh Gedung DPR RI.

Bahkan, lebih jauh, Johny menilai bahwa Gedung DPR perlu banyak perbaikan. Salah satu hal yang ia soroti adalah perlunya pembaruan teknologi untuk penyimpanan dan pengiriman data hasil kerja anggota DPR.

"Anggota DPR perlu data cepat. File di sistem oleh sistem yang lama, kertas numpuk, roboh nanti gedungnya," ungkapnya.

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2015. Di dalam rencana itu terdapat anggaran untuk keperluan pengharum ruangan dan pakan rusa dengan nominal fantastis.

Di dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR tercantum jumlah anggaran untuk pewangi ruangan sebesar Rp 2,3 miliar, perawatan medis dan pemberian pakan rusa mencapai Rp 650 juta, serta anggaran untuk pemeliharan kompleks rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan, sebanyak Rp 32.150.146.000.

Adapun biaya perawatan RJA di Ulujami mencapai Rp 4.162.944.000. Dalam LPSE tersebut, tercantum juga pengadaan personal computer (PC) lengkap untuk kerja anggota DPR sebesar Rp 12.320.000.000. Adapun pengadaan PC lengkap untuk kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 5.000.000.000.

Semua anggaran itu dapat diakses pada bagian Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI Tahun 2015. Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menandatangani dokumen yang dipublikasikan sejak Maret 2015 itu. Namun, Winantuningtyastiti belum dapat ditemui ataupun dihubungi untuk mengklarifikasi anggaran tersebut.

Baca juga: Anggaran Pengharum Ruangan DPR Rp 2,3 Miliar, Pakan Rusa Rp 650 Juta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com