Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Mari Berbenah Menuju Pilkada Serentak

Kompas.com - 14/04/2015, 11:27 WIB
advertorial

Penulis


Bagi masyarakat Indonesia, pemilihan umum bukanlah sebuah hal asing. Sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, masyarakat Indonesia memiliki hak istimewa untuk memilih pemimpin secara langsung, baik pemimpin daerah, legislatif, hingga presiden.

Sepanjang 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah sebanyak 279 kali. Jumlah tersebut membuat Indonesia akan sangat sibuk menggelar pemilihan tingkat gubernur, wali kota, dan bupati di 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, Indonesia akan menggelar hajatan pemilihan umum setiap tiga hari sekali.

Atas dasar itu, pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2014 soal pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada awal Januari lalu.

Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan, Pilkada serentak akan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Adapun gelombang pertama digelar pada 9 Desember mendatang di 269 daerah pemilihan.

Dalam Dialog Pilar Negara "Pilkada Serentak", pria yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, hingga saat ini persiapan menuju Pilkada serentak sudah cukup rampung meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

"Peraturan KPU (PKPU) sudah cukup rampung. Tahapan dan jadwal sudah beres. Tata kerja KPU juga sudah dibuat. Selanjutnya adalah pemutakhiran data pemilih. Ini penting. Karena supaya jelas daftar pemilihnya ada berapa," ungkap Rambe dalam diskusi yang dilangsungkan di Perpustakaan MPR RI, Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam diskusi siang itu, Senin (13/3/2015), Rambe menjelaskan, proses menuju Pilkada serentak delapan bulan mendatang dilaksanakan dengan tertib dan lancar, tanpa ada keributan berarti. Meski demikian, pihak lain seperti TNI dan Polri, KPU dan Bawaslu, dan lembaga lain harus terus menjaga ketertiban ini hingga Pilkada serentak dilaksanakan.

"Apalagi mengingat situasi politik sedang memanas. Banyak partai politik yang sedang bertikai. Nanti akan mempersulit KPU dalam menentukan pihak mana yang berhak ikut Pilkada," ungkap Rambe lagi.

Meski demikian, diakui Rambe, lembaganya sedang mengkaji hal tersebut. jangan sampai, partai politik yang sedang bertikai tidak bisa mengikuti perhelatan akbar akhir tahun nanti.

"Seperti pertandingan bola saja. Coba kalau Barcelona atau Manchester United tidak ikut kompetisi, pasti jadinya hambar. Begitu juga dengan Pilkada ini. Kalau partai-partai besar itu tidak ikut, jadinya tidak seru, kan?" kata Rambe kepada wartawan yang sontak memicu tawa peserta diskusi siang itu.

Menanggapi hal itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, gesekan-gesekan dalam partai politik harus segera dibenahi. Sebab, katanya, partai politik merupakan jantung kehidupan politik pasca Orde Baru.

"Untuk itu, parpol harus berbenah, lakukan kaderisasi dengan baik sehingga lahir kader terbaik di Pilkada mendatang," kata Siti.

Tidak hanya itu, Siti mengatakan, jika parpol tidak serius berbenah diri, calon-calon terbaik tidak akan lahir meski telah dilangsungkan Pilkada serentak. "Maka, jangan sampai Pilkada ini jadi permainan partai," tutup Siti.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com