Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Pantau Langsung Pencairan Dana PSKS di Bali

Kompas.com - 13/04/2015, 14:50 WIB
BALI, KOMPAS.com – Para pemegang kartu perlindungan sosial sudah bisa mulai mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sejak 1 April 2015 di 34 kantor pos seluruh Ibukota Provinsi Indonesia. Dana sebesar Rp 600 ribu yang diterima setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan status ekonomi rendah itu merupakan dana bersifat simpanan yang bisa dicairkan sebagian atau semua sekaligus.

Pencairan dana tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Program Sosial (KPS). Selain itu, keluarga penerima dana PSKS ini juga dipastikan akan menerima beras miskin (raskin) dengan jumlah 15 kg per keluarga setiap bulannya.

"Pencairan dana simpanan oleh para keluarga diyakini dipengaruhi adanya kebutuhan strategis yang mendesak untuk segera dipenuhi," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat  meninjau proses pencairan dana PSKS di Kantor Pos wilayah Singaraja, Bali Sabtu (11/4/2015).

Hal tersebut dibuktikan oleh Ketut Karini, salah satu warga yang ikut antre pencairan dana PSKS di kantor pos jalan Gajah Mada, Singajara, Bali.

"Penghasilan saya sebagai buruh hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Dana simpanan tersebut saya cairkan untuk biaya pendidikan anak-anak saya," ujar ibu dari empat anak itu.

Untuk mendukung percepatan pencapaian seluruh program PSKS di Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Buleleng juga melakukan proses pencairan di Sabtu dan Minggu. Hal tersebut menjadi usaha ekstra bagi masing-masing pemkab dalam memberikan pelayanan.

"Sejauh ini tidak ada exclusion error. Seperti terjadi di wilayah Tabanan, dimana ketepatan waktu dan jumlah bisa dipenuhi. Oleh karena itu, daerah-daerah yang bisa menjadi role model seperti ini diharapkan bisa menularkan hal positif tersebut ke wilayah lainnya sehingga setiap keluarga kurang mampu bisa menerima bantuan sesuai dengan hak mereka," tambah Khofifah.

Proses verifikasi dan validasi data penerima PSKS terus dilakukan agar terdapat kesesuaian antara data dan penerima dana di lapangan.

"Siapa yang tidak berhak memang sebaiknya tidak menerima program ini. Selain itu, sosialisasi program terus dilakukan agar masyarakat penerima mengetahui dengan jelas manfaat program yang mereka terima," kata Khofifah.

(ANNISA GILANG)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com