Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah Otonomi Daerah Dianalogikan seperti Penanganan Penyakit

Kompas.com - 10/04/2015, 18:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, persoalan yang terjadi di dalam penerapan otonomi daerah atau desentralisasi hingga kini tak dapat diselesaikan. Hal itu disebabkan minimnya pemahaman lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan persoalan itu.

Syarif mengatakan, persoalan dalam implementasi otda sebenarnya tak hanya terjadi pasca-reformasi. Persoalan itu, kata dia, sebenarnya telah terjadi pasca-Indonesia merdeka di tahun 1945 lalu.

"Karena pemahaman atas konsep dan implementasi kebijakan desentralisasi didasarkan pada penggalan peristiwa. Kita tidak akan pernah memahami penyakit otda kalau hanya memenggal peristiwa," kata Syarif dalam diskusi bertajuk "Membedah Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Memperkuat Pemerintahan Daerah dan Demkrasi di Indonesia" di Kompleks Parlemen, Jumat (10/4/2015).

Syarif menganalogikan, problematika otda seperti penyakit demam yang diikuti flu. Jika seseorang pergi ke dokter untuk memeriksakan dirinya ke dokter umum, maka dokter tersebut akan mendiagnosa pasien itu menderita penyakit flu.

"Padahal ada penyakit kanker hati, yang diobatinya hanya flu-nya, bukan kanker-nya. Karena demam hanya symptoms dari kanker hati," ujar dia.

Syarif menambahkan, salah satu persoalan otda sejak jaman kemerdekaan hingga kini adalah kecenderungan pemimpin daerah yang bersifat elitis. Padahal seharusnya otda ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Desentralisasi yang cenderung elitis, desentralisasi bukan dari masyarakat. Ini yang masih berlangsung sampai hari ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com