Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Hati-hati! Tak Paham Pancasila Bisa Lahirkan Perselisihan

Kompas.com - 10/04/2015, 10:27 WIB
advertorial

Penulis


"Zaman Soekarno dulu, dunia mengenal dua ideologi negara, yakni liberalis dan sosialis. Kemudian Soekarno menolaknya. Kata beliau, ada satu lagi ideologi negara, yakni yang dianut Indonesia. Apa itu? Pancasila."

Itulah sepenggal kisah yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin dalam Sosialisasi Empat Pilar Republika Indonesia (Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara), Kamis (9/4/2015).

Dalam sosialisasi yang dihadiri 200 peserta itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menjelaskan, Pancasila merupakan landasan Indonesia yang digunakan sebagai pemersatu bangsa. Sebab, dari dulu hingga sekarang, Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, mulai dari suku, bahasa, ras, dan agama. Sehingga, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai, perselisihan sangat berpotensi timbul di masyarakat. Namun itu bisa direduksi oleh Pancasila yang berasas gotong-royong.

Sayangnya, kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin siang itu, kini nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa mulai terkikis. Akhirnya, asas gotong royong itupun kian hari kian memudar, berganti dengan sifat individualis.

"Akhirnya muncul yang namanya tawuran seperti yang sering kita lihat di media massa. Anak muda pada tawuran," kata Wakil Ketua MPR RI di hadapan anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBHK) Trisula dan mahasiswa dari STIE Rawamangun, Universitas Empu Trantular, Ikopin, dan Universitas Al Azhar.

Bila tawuran remaja masih bisa ditolerir sebagai gejolak anak muda, tidak demikian dengan perselisihan yang terjadi di antara pejabat. Apalagi, masih kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, perselisihan itu terjadi karena hal-hal sepele.

"Sekarang anggota DPR pun berantem, saking kuatnya individualisme masing-masing," terang Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/ DPR/ DPD RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, hal tersebut dikarenakan kurangnya penghayatan dan pemahaman Pancasila di dalam diri mereka. Padahal, seorang pejabat negara sejatinya memiliki pemahaman Pancasila yang baik.

Dalam sosialisasi yang terjalin berkat kerjasama MPR dan LKBH Trisula itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin berpesan pada seluruh peserta untuk terus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, hal itulah yang menjadi pesan para pendiri bangsa saat membentuk Indonesia.

Perbedaan, kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, adalah anugerah yang tidak boleh dijadikan alat perpecahan. Apalagi mengingat Indonesia lahir atas perbedaan-perbedaan tersebut.

"Memang, untuk membangun negara ini kita masih punya banyak PR. Maka dari itu, perlu peran serta semua elemen pemerintah dan masyarakat yang arif dan bijaksana; demi terciptanya bangsa yang adil dan makmur," kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang disetujui peserta sosialisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com